Sabtu, 20 September 2014

POLITIK EKOLOGI; PERLAWANAN TERHADAP KORPORASI PASCAKOLONIAL MELALUI GERAKAN ECOFEMINISME


Diskusi KAMMI kultural surabaya
14 september 2014

Sekilas Kekayaan Ekologi Indonesia
Mengelola bumi, tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun1945. merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Materi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33. Pemerintah sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan legal dan legitimasi yang absah mempunyai kewajiban untuk menjalankan amanah konstitusi.Cita-cita undang-undang dasar adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mekanisme ini mempunyai fungsi nilai susut dan kerusakan dapat dicegah. Pemanfaat ekologi dan ekosistem yang ada di Indonesia harus ditangani oleh negara dan dimanfaatkan pengelolaan nilai sumber daya alam baik secara moneter dan ekologi untuk kepentingan rakyat sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kekayaan Alam Indonesia mencakup 8.157 spesies fauna atau mencakup 10% dari keberagaman spesies dunia, serta 15,5% dari total tumbuh-tumbuhan di dunia. Potensi sumberdaya ikan Indonesia mencapai 6,52 juta ton pertahun dengan luas terumbu karang mencapai 50.875 km2 atau 18% dari total luas dunia. Padang lamun hingga 30.000 km2.Di sektor kehutanan tercatat luas hutan Indonesia mencapai 132,54 juta hektar,tersisa 94,34 juta hektar pada 2012. Luas lahan gambut dari 21,53 juta hektartersisa 10,82 juta hektar pada 2011. Sektor bahan tambang mentah, sebagai komoditas utama industry makro, juga banyak di Indonesia, mulai dari besi,timah, nikel, emas, baja, dan semen.

Praduga transaksional korporasi
Melalui quasi oposisi biner yang fokus pada relasi timpang antara yang kuat dan lemah, kaya dan miskin ini merupakan cerminan korporasi tidak pernah berlaku adil, dan eksploitatif terhadap sumber daya alam dan masyarakat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan. Korporasi merupakan wujud kelembagaan kapitalisme penuh dengan tragika, kapitalisme yang melakukan perlawanan sistem religi dan nasionalisme. Kapitalisme memang spektakuler, dalam kurun waktu tertentu bisa mencetak kemudhan materi buat manusia, menciptakan dunia feodalisme menjadi demokrasi dan emansipasi (Dawan Rahardjo 1984)

Sedangkan menurut Milton friedman kapitalisme dalam korporasi ini telah turun aktif hampir semua pemerintahan represif di dunia ketiga, mulai rezim despotik. Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Erich Fromm (1995) kini manusia tidak berkutik dihadapan berhala materialisme, kediktatoran uang, anomistis dan perbudakan. Materialisme fundamentalistis alienasi manusia dari tuhan, sesama manusia, sinisme dan lingkungan. Manusia mengembara, namun tidak pernah dipersiapkan rumah untuk kembali. Gelombang masyarakat urban yang merupakan hasil dari konstruksi teknokratis.

UPAYA STRATEGIS PEMBENAHAN POLITIK INDONESIA MELALUI KAMMI

Anis Maryuni Ardi
SEKJEN KAMMI Airlangga, Pegiat Diskusi KAMMI Kultural Surabaya, 
aktivis feminis profetik, Penstudi Ilmu Politik Universitas Airlangga

 “Manusia bukan seonggok perut, kami percaya di atas semuanya, kita lapar demi martabat.” (Che Guevara da n Fidel Castro)

Sebagaimana definisi intelektual, Seorang terpelajar mungkin tidak dibesarkan di kampus ternama, mereka lebih banyak dibesarkan dan bergerak di organisasi pergerakan.(Anis M.A.)

Tidak ada gerakan di negara yang tidak terjadi di kampus. Kampus adalah “mini state” melalui pendekatan ilmiah maupun common sense, tentunya elite pergerakan mahasiswa sudah mampu memetakan gerakan mana yang mencerminkan partai apa. Sampai disini penulis ingin mengucapkan selamat kepada pihak yang sudah terjebak dalam “retrospective determinisms” banyak yang mengatakan hubungan KAMMI dengan PKS sudah selesai dibahas sejak 2012, KAMMI sudah “move on” (Arif Susanto, 2014). Disisi lain kalimat tersebut menyimpan paradoksal revolusi, yakni menolak kelompok lain yang tidak sealiran dengan pikirannya melalui cara yang tidak baik. Menolak pluralisme dan memberlakukan monisme (ideologi tunggal) sehingga semua aparatur negara diabdikan penuh untuk memagari kekuasaan tunggal. (miriam budiardjo, 1997). Dari logika kampus adalah mini state gerakan paling relevan untuk dihubungkan pada garis imaginer sistem ideologi adalah antara KAMMI dan PKS. Mulai dari paragraf ini pembaca tidak boleh menafikan realitas jika dan hanya jika kader KAMMI masih bangga dengan kebesaran para alumni KAMMI yang di partai, alumni yang ada di kursi parlemen, merasa puas untuk menjadi bayang-bayang. Tentunya mereka menikmati akan patronase itu, sehingga berakibat akan sifat patuh yang berlebihan dan akhirnya ketergantungan tanpa sebab. (Azami, 2014)

Think without comparative is unthinkable. Transformasi wacana dan konstruksi pemikiran yang solutif adalah bagian yang tak terpisahkan dari kammi kultural. Melalui hubungan sedarah antara KAMMI dan PKS, yang lahir dari rahim yang sama, sebagai anak kandung dakwah, bagaimana jika dua bersaudara bersaing dalam kontestasi politik?

Mendekonstruksi wacana publik, KAMMI adalah partai

Parlementer heavy merupakan implikasi gerakan mahasiswa yang mulai terkikis, idealism menjadi tidak awet hidup. Artinya gerakan ekstraparlementer sudah tidak diminati, indikatornya adalah aksi dan demonstrasi tidak signifikan untuk menjadi kontrol terhadap mekanisme pemerintahan. Secara riset KAMMI telah terbukti bersumbangsih terhadap bursa pemimpin dan elite kampus. Mengapa tidak mencoba menjadi penghilang dahaga yang dibutuhkan oleh rakyat secara konkret, salah satunya adalah merubah kelembagaan kammi dari organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik. Cita-cita ini menurut penulis lebih mulia daripada kader yang tidak paham terhadap kredo gerakan menjadi simpatisan salah satu Partai di Indonesia. Walaupun secara sadar kita semua tahu pasca tahun 60an, partai kader dan partai ideologis mulai merubah wajah menjadi partai transaksional (lihat format koalisi partai dan oposisi)

Sabtu, 13 September 2014

Ketika Hati dan Kata berbicara



Muhammad Azami.
Pegiat KAMMI kultural Malang, Komunitas Tjangkir 13,
Kadep SOSMA KAMMI Malang

coba kau ceritakan bagaimana rerupa jingga
pada bayi yang terlahir buta

atau coba kau kisahkan bagaimana indahnya suara kekasihmu
bernyayi pada kanak yang terlahir tanpa telinga


oh manisku, terimakasih kau telah hadir kepadaku
tak membawa apa-apa kecuali sisi kemanusiaanmu
meminjamkanku segelas airmata rindu
yang biasa kau tuangkan pada kekasihmu di pulau seberang

nanti, akan kita ceritakan pada mereka yang belum terlahir: 
bagaimana mendung mengabur senja dan 
bagaimana langit sanggup mengeja c i n t a
Malang porak-poranda

Jumat, 12 September 2014

RUU PILKADA CIDERAI KEDAULATAN RAKYAT!

Anis Maryuni Ardi
SEKJEN KAMMI Airlangga, Pegiat Diskusi Kultural Surabaya,
Penstudi Ilmu Politik Universitas Airlangga 

 

Mempercayai jalan parlementer yang tenteram, yakni meretas jalan kemerdekaan Indonesia dengan cara berebut kursi dalam dewan rakyat dan peminta-minta supaya diberikan kekuasaan politik, kita namai ‘percobaan untung-untungan’ yang menyesatkan. Percobaan ini hanya dapat dipikirkan secara teoritis dan praktis di dalam negeri jajahan yang mempunyai borjuasi bumi putra. Kerjasama yang jujur dengan golongan penjajah belanda di luar atau didalam dewan rakyat adalah pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia.”[1] (Tan Malaka)


Secara substantif Tan Malaka mencoba untuk memberikan  upaya preventif bahwa tak semua perjuangan politik bertumpu pada parlemen, termasuk pemilihan kepala daerah yang saat ini menjadi perdebatan publik, melalui RUU Pilkada. 

Atas nama kedaulatan rakyat, secara tegas pilkada ditangan DPR adalah wujud konkret pemangkasan kedaulatan rakyat yang selama ini menjadi hikmah kebijaksanaan yang mengalir dalam setiap proses demokrasi di Indonesia. Apakah pantas dalih untuk mengamalkan sila ke-4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dijadikan semangat untuk mendesak pengesahan RUU Pilkada?

Pancasila merupakan rangkaian ide normatif yang elastis terhadap perkembangan zaman, setiap nilai yang tercermin dalam Pancasila berusaha membangun dialektika yang substantif. Dalam konteks ini proses politik yang berlangsung di Indonesia masih memerlukan nalar kolektif dari rakyat berupa keberhadiran suara rakyat. Segenap aktivitas politik harus mengutamakan nilai demokrasi yang substantif, dengan adanya pilkada dibawah wewenang DPRD berarti secara pelan-pelan akan membersihkan nalar kolektif dari rakyat, serta menjauhkan hikmah kebijaksanaan itu sendiri yang sejatinya merupakan kemurnian ide dari pancasila.

Kamis, 11 September 2014

DISKUSI KULTURAL SURABAYA : "Menakar Kebijakan Populis Presiden Terpilih"




suasana diskusi kultural surabaya. 
Studi kasus I; Gejala kelangkaan dan kenaikan harga BBM

SURABAYA (7/9) Untuk mempertahankan idealisme agar awet hidup dikalangan aktivis, dan mengurangi gejala pergerakan mahasiswa yang mudah “dibentuk” oleh dinamisasi media dan psikologi publik, merupakan semangat yang mengiringi diskusi kultural yang di inisiasi oleh KAMMI AIRLANGGA. Pasca kontestasi dan sirkulasi elit yang menguras emosi rakyat Indonesia sepanjang tahun politik 2014. Diskusi kultural kali ini mengangkat dua tema besar, Gejala kelangkaan dan kenaikan BBM serta Pertahanan Nasional melalui pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan Semesta) diskusi dimulai pukul 19.30 WIB- 22.30 WIB.

Diskusi kali ini berbeda dengan mekanisme diskusi sebelumnya, melalui studi kasus yang dilemparkan oleh moderator yang merupakan pengamat politik Universitas Airlangga, peserta diskusi diminta untuk menyimpulkan argumentasi dengan melempar pertanyaan kepada peserta diskusi lain, hal ini bermaksud untuk menciptakan situasi berpikir yang tidak “common sense”. Pemantik diskusi kali ini adalah Rachmat Ari Fattah, Technopreneur lulusan ITS, yang sangat kritis melihat fenomena kenaikan BBM melalui pendekatan Ekonomi politik. Melalui pendekatan ini, konstruksi berpikir peserta diskusi di arahkan untuk melihat “cover both side” terlepas dari pergantian presiden yang akan menentukan regulasi dan memformulasikan RAPBN bersama DPR, kenaikan BBM merupakan keniscayaan, yang perlu di tekankan adalah biaya produksi BBM serta kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran bisa di minimalisir.

Dalam 15 menit pertama alur diskusi ini masih belum mencapai konsensus apapun. Karena melalui perspektif teori kesejahteraan, yang dikhawatirkan dengan kenaikan BBM akan menciptakan disparitas sosial yang dampaknya multidimensional. Menurut Kwik Kian Gie, jika terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian di suatu negara, berarti ada kelembagaan ekonomi yang tidak berfungsi secara optimal, sejauh mana keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter bisa mengatur rumah tangga suatu negara mencapai kemakmuran kolektif. Dalam perspektif Karina, aktivis Kammi pe-studi ekonomi pembangunan, melihat bagaimana inkonsistensi sikap “The rulling party” PDIP yang menyatakan dengan jelas di berbagai media bahwa partai ini mengusulkan subsidi BBM diminimalisir (Menaikkan Harga BBM), merupakan semacam pergeseran “interest dari public” interest menuju “personal interest”. 

Terlepas dari Inkonsistensi PDIP, apakah ada keyakinan bahwa jika presidennya bukan Jokowi, BBM tidak akan naik? Pertanyaan yang keluar dari Rhozi, Mahasiswa UNMUH ini sempat menekan diskusi pada ranah yang paling spekulatif, Menurut Agus Pariawan, Wisudawan Terbaik FPK Unair, ini bukan semata karena siapa presidennya, namun harus dilihat secara kolektif dari berbagai variabel. 

Melihat bagaimana komposisi APBN yang pemasukannya sebagian besar melalui Pajak dan setiap tahun APBN kita juga dibebani dengan kenaikan pengeluaran untuk subsidi sebesar 6,1% yakni sebanyak 76,8 Triliyun. Pemerintah bisa mengambil kebijakan fiskal yang tepat dengan menaikkan pajak untuk barang-barang mewah dan tarif tol, yang secara tersegmentasi penggunanya adalah menengah keatas. Walaupun kebijakan fiskal bukan satu satunya alternatif, setidaknya negara tetap bertanggungjawab dalam memelihara kemakmuran kolektif rakyatnya. 

Kesepakatan utuh dari diskusi dengan tema BBM ini adalah tetap mengawal agar pemerintah menyiapkan berbagai alternatif dan kebijakan yang tepat, agar keterpurukan ekonomi dan disparitas sosial tidak menjadi mimpi buruk bagi masa depan Indonesia.[]


Minggu, 07 September 2014

Hakikat Intelektualisme Kita! (Bagian 2)

Fachry Aidulsyah
Penerima Beastudi Aktivis Bakti Nusa Angkatan 4 Dompet Dhuafa,
Founder Gerakan Indonesia Berdaulat, Aktivis KAMMI Sleman


Kala Intelektualitas Menjadi Senjata!
Setelah kita banyak memperbincangkan tentang “Barat”, maka sudah saatnya kali ini kita membicarakan tentang konsepsi apa yang ditawarkan oleh identitas kita sendiri, yaitu selaku Muslim. Jikalau kita cermati, perbedaan mendasar dalam memahami kemajuan zaman dan peranan keilmuan yang terjadi antara Barat dan Islam adalah sejarah Renaissance yang memunculkan traumatik terhadap keagamaan di Barat. Agar tidak kehilangan umatnya para teolog dan pemikir Eropa-Amerika seperti Karl Barth, Friedrich Gogarten, Rudolph Bultmann, Harvey Cox, dll menyeru untuk melakukan perubahan radikal terhadap konsepsi teologis, perubahan terhadap model penafsiran injil dan juga mengenai hakikat peranan gereja baru. Perubahan tersebut diperlukan agar dapat menyesuaikan agenda rasional-modernis itu sendiri.

Sedangkan Islam, untuk membangkitkan peranan keilmuan dan menyesuaikan dengan kemajuan zaman bukan berarti harus merubah konsepsi teologisnya. Bahkan, hal yang paling fundamental untuk melakukan perubahan terhadap zaman dan spirit dari pengembangan keilmuan tersebut bersumber dari pandangan teologis Islam itu sendiri. 

Sebagaimana Wan Mohd Noor Wan Daud yang menyatakan bahwa dalam porsi lebih besar dari sejarah Islam, pengaruh sebenarnya dari intelektual, agama, dan transformasi budaya dan ilmiah mencerminkan sebuah proses yang disebut sebagai stabilisme dinamis (dynamic stabilism), yang terus menerus menggabungkannya, mengadopsi, dan menyesuaikan berbagai ide eksternal, konsep, dan praktik sesuai pandangan alam keagamaan yang terbangun dengan baik, etika, dan hukum Islam. Proses asimilasi dan inkulturasi ini juga berlaku untuk semua pemikir non-Muslim vis a vis agama dan tradisi mereka sendiri. Karya-karya dari semua pemikir kreatif Muslim tradisional dan reformis adalah dinamis dalam arti mencerminkan kegiatan mental dan fisik secara terus menerus, yang berusaha untuk memecahkan beberapa problem sejarah, konseptual, dan praktis. Solusi-solusi mereka sebagian besar atau seluruhnya baru. Namun solusi tersebut bertanggung jawab untuk memperbaiki, memperkuat metafisika, etika, kerangka hukum, dan sosial, serta prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu mereka melakukan stabilisasi.

Sayyid Quthb mengungkapkan, hukum-hukum Allah memiliki nilai-nilai yang tetap yang sanggup menampung dinamika kehidupan manusia yang terus berubah, dan itu disebutnya dengan “gerakan di dalam lingkaran yang tetap dan berada di seputar poros yang tetap pula”. Manusia, sebagai objek hukum, selalu mengalami perubahan. Akan tetapi, di tengah perubahannya tersebut, terdapat sesuatu yang tetap dan tidak berubah dalam dirinya, dan itulah yang menyebabkan manusia memerlukan sesuatu yang tetap pula.

Kamis, 04 September 2014

Hakikat Intelektualisme Kita! (Bagian 1)



Fachry Aidulsyah
Penerima Beastudi Aktivis Bakti Nusa Angkatan 4 Dompet Dhuafa,
Founder Gerakan Indonesia Berdaulat, Aktivis KAMMI Sleman


Dikala Rasionalitas dan Agamamu menjadi Arogan!

Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperbincangkan kembali apa yang terjadi di masa lalu. Ditengah gemuruhnya penghambaan terhadap berbagai macam konsepsi feminisme, liberalisme, komunisme, modernis dan post-modernisme yang dianut oleh kalangan muda telah membuat mereka menafikkan ke ber-Tuhan-an dan ke ber-Islam-an. Tidak dipungkiri, bahwa hal itu terjadi dikarenakan berbagai macam ideologi yang berkembang tersebut muncul dari semangat pembebasan dari keagamaan yang selama ini justeru menindas mereka.

Hal ini senada dengan George Balandes yang mengatakan bahwa; dalam hubungannya dengan politik, agama mempunyai dua sisi yang kontradiktif. Pada sisi yang pertama, agama dijadikan sumber bagi terbentuknya institusi yang menciptakan berbagai tata-aturan, sedang pada sisi yang kedua ia dapat dijadikan legitimasi tindakan.

Lebih jauh lagi, Karl Marx menyatakan bahwa agama adalah candu. Agama adalah suatu sistem, keyakinan, dan tata ke-Tuhan-an yang diciptakan oleh kaum borjuis untuk mengendalikan kaum proletar. Atas nama spirit ‘ke-Tuhan-an’, kaum borjuis ber-kehendak sesuka hati untuk mengeksploitasi kaum proletar. Hal ini justeru berkebalikan dengan Neitzsche yang menganggap bahwa agama diciptakan oleh kelas proletar dalam rangka untuk memberikan spirit ketabahan atas penderitaan yang dialami oleh mereka selama ini. ‘Tuhan’ pun menjadi pegangan penderitaan bagi kaum proletar. Wajarlah jikalau Friedrich Nietzsche menganggap bahwa “Tuhan telah mati”, sebab dengan adanya Tuhan, justeru masyarakat merasa nyaman dengan penderitaan dan kemiskinannya.

Namun, apakah pernyataan Nietzsche tersebut tidak menjadi kontradiktif, -sebagaimana diterangkan oleh Murthahari- ketika justeru Nietzsche sendirilah yang menyarankan bahwa sudah saatnya kaum miskin diberanguskan, mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk hidup di dunia dan menjadi beban bagi negara.

Pertanyaannya adalah, lalu agama manakah yang dimaksud dalam rekam jejak Karl Marx dan Friedrich Nietzsche? Untuk membicarakan perihal ini, perlu kiranya kita untuk membuka kembali sejarah keagamaan Barat –yang menjadi ketakutan mereka- dimasa lalu.

Rabu, 03 September 2014

[ULASAN BUKU] Sanggupkah Dunia Tanpa Sekolah?




Judul Buku : Dunia Tanpa Sekolah


Penulis : M Izza Ahsin


Penerbit : Read! (Mizan Group)


Jumlah Halaman : 252 Halaman


Cetakan : April 2007


Peresensi : Sofistika C. Ediwindra *)



Refleksi atas bacaan terhadap novel Dunia Tanpa Sekolah

Dunia Tanpa Sekolah merupakan judul sebuah buku karangan Muhammad Izza Ahsin Sidqi. Buku atau lebih tepatnya novel yang mengisahkan sepenggal rangkaian perjalanan hidup nyata sang penulis ini memang memukau. Seperti judulnya, novel ini menceritakan kehidupan pribadi penulis yang mengaksikan suatu hal 'radikal' : MEMILIH TIDAK SEKOLAH.

Tidak sekolah? Yang benar saja? Pasti seputaran begitu yang kita lontarkansaat membayangkan terlebih membaca buku yang merupakan seri Read! Dari tiga seri Read, Write and Imagine. Penulis menuturkan dengan rinci hal yang ia hadapi saat menentukan pilihan keluar dari sekolah. Ia memilih untuk tidak bersekolah. Awalnya saya pun hampir mengatakan bahwa penulis ini gila. Alasan utama ia keluar dari sekolah yakni ingin fokus menulis. Hanya itu? Mau jadi apa dia kelak? Apa Anda akan berkomentar demikian?

Dari pada memusingkan aneka pertanyaan yang menyeruak, saya merumuskanbeberapa pembelajaran utama dalam kisah yang dibukukan ini.
Pertama, pembelajaran akan lemahnya pendidikan, hingga kini. Izza bukan merupakan anak bodoh (atau dicap bodoh) di kelasnya. Meski demikian, sekolah baginya bak sebuah penjara.

Seorang Izza lahir dari keluarga yang well-educated. Orang tuanya, terutama sang ayah merupakan sosok teladan hingga Izza lahir sebagai pembelajar keras. Kegemaran membaca telah dipupuk dan mendarah daging dalam diri Izza. Tak salah jika di usia kelas 3 SMP ia telah mengoleksi 600an buku. Kegandrungan ayahnya pada buku tentang pendidikan radikal, quantum learning, dll lah yang menjadi inspirasi keputusan besarnya yakni untuk tidak sekolah.

Kamis, 28 Agustus 2014

Tanah Untuk Rakyat *)

Dharma Setyawan. 
Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM
Pegiat Forum Diskusi KAMMI Kultural, menetap di Bandar Lampung.



Hiruk pikuk pilpres menjadikan kita absen terhadap isu-isu yang terjadi di berbagai daerah. Konflik sengketa tanah terjadi antara warga dan petani pemilik tanah di Karawang dengan salah satu perusahaan pengembang, PT. Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP). Perusahaan mengklaim kepemilikan tanah seluas 350 hektar yang berlokasi di 4 Desa; Margamulya, Wanakerta, dan Wanasari, Telukjambe Barat di Kabupaten Karawang. Pihak-pihak yang peduli terhadap hak-hak rakyat ini, harus mendesak Capres terpilih untuk memberi keadilan dan ketegasan presiden ke depan bicara ‘Tanah”.

Sepanjang bulan Juni sudah ada beberapa kasus dimana warga mendapat tindakan diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat diantaranya yaitu penggusuran paksa, penangkapan terhadap 8 orang, dan kekerasan terhadap warga Karawang yang bersengketa dengan pengembang yang terkenal dengan sebutan Agung Podomoro Land tersebut. Di tempat lain, Kriminalisasi juga terjadi terhadap 6 orang warga Ulu Kabupaten Musi Banyu Asin di Taman Marga Satwa Danku (Sumatera Selatan). Kejadian ini mengakibatkan 1 orang meninggal buntut berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga dengan PT Agro Bukit (Agro Indomas Grup). Konflik tanah di daerah lainnya membutuhkan upaya bersama untuk mengungkap konflik tanah yang tidak ada ujung keadilan bagi rakyat miskin.

Tanah Milik Siapa?

Sejarah kerajaan di Nusantara tidak ada gagasan kepemilikan tanah secara individu. Seorang tuan tanah tidak memiliki tanah, dia memiliki petani-petani dan kelompok pengiring. Ketika sang Raja menjatahkan tanah kepada bawahannya, maka dia akan membawa petani dan rombongannya untuk mengusir penduduk dan menguasai tanah. Dengan hasil dari pertanian tersebut petani dan rombongan pengiring membayar pajak per kepala. (Onghokham: 2008). Gagasan kepemilikan tanah baru diperkenalkan oleh kekuasaan kolonial. VOC (Verenigden Oostindische Compaqnie) sebagai penguasa perdagangan hasil rempah-rempah memperkenalkan tantang kepemilikan tanah, dimana VOC memaksa tuan tanah untuk membayar pajak. Baru Inggris kemudian memperkenalkan hukum Barat bahwa seluruh tanah diserahkan kepada negara, dimana negara dapat menyewakan kepada kepala desa dan kepala desa menyewakannya kepada petani (Bernhard H.M Vlekke: 1961).

Selasa, 26 Agustus 2014

100 Ribu Kader KAMMI Penggerak Kebangkitan Indonesia


Adhe Nuansa Wibisono, S.IP
Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan – Pengurus Pusat KAMMI
Pegiat Forum Diskusi KAMMI kultural Yogyakarta.


  Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia!
[Ir. Soekarno]

Menjemput Momentum



Momentum Orientasi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) dan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) pada bulan Agustus hingga September 2014 menjadi satu momentum penting bagi organisasi mahasiswa baik organisasi mahasiswa ekstra kampus dan intra kampus di seluruh Indonesia. Pada saat inilah proses pengenalan dunia aktivisme kemahasiswaan dapat dilakukan oleh berbagai organisasi mahasiswa seiring dengan masuknya mahasiswa baru ke berbagai kampus yang ada di Indonesia. Hal inipun tidak luput dari perhatian Pengurus Pusat (PP) KAMMI yang juga memberikan perhatian besar kepada momentum OSPEK dan PMB yang sedang berjalan di berbagai kampus saat ini. PP KAMMI melihat pengenalan dunia aktivisme kepada para mahasiswa baru akan menjadi satu titik penting bagi proses regenerasi aktivis mahasiswa Indonesia, iron stock bagi kepemimpinan bangsa Indonesia ke depannya.  



Anggota KAMMI di seluruh Indonesia saat ini diperkirakan berjumlah sebesar 40.000 orang, sedangkan jumlah mahasiswa Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 4.273.000 orang (DIKTI, 2012). Jika dihitung berdasarkan data DIKTI maka jumlah anggota KAMMI dibandingkan jumlah mahasiswa Indonesia hanyalah berkisar 0,93 persen atau tidak mencapai 1 persen dari jumlah seluruh mahasiswa Indonesia. Tentunya jumlah ini adalah jumlah yang sangat sedikit dan dirasa akan mempengaruhi signifikansi KAMMI dalam percaturan gerakan mahasiswa secara nasional. Jika kita melihat infrastruktur gerakan KAMMI yang saat ini telah memiliki 400 struktur komisariat, 80 struktur daerah dan tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia, maka jumlah anggota sebesar 40.000 orang terlihat menjadi sedikit dan sudah satnya dibutuhkan peningkatan jumlah anggota secara masif.



Selain itu, setiap tahunnya diperkirakan KAMMI secara nasional hanya mampu melakukan rekrutmen sebesar 10.000 orang mahasiswa baru dari sekitar 1 juta orang mahasiswa baru seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa KAMMI baru berhasil menyentuh sekitar 1 persen dari jumlah mahasiswa baru secara nasional. Padahal jika ingin memberikan satu perubahan bagi bangsa ini maka paling tidak KAMMI harus memperbesar daya rekrutmennya sehingga mampu mencapai angka minimal 10 persen dari jumlah mahasiswa baru Indonesia yang diperkirakan berjumlah sebesar 1 juta orang setiap tahunnya. Oleh karena itulah PP KAMMI mencanangkan program “100 Ribu Kader KAMMI Penggerak Kebangkitan Indonesia” sebagai target rekrutmen nasional KAMMI yang secara serentak akan dilaksanakan di seluruh universitas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.