25 April 2015

Keberagaman adalah Aset! Lima Catatan tentang Alur Gerakan KAMMI


oleh: Muhammad Sadli
Aktivis KAMMI Ternate, Maluku Utara 
KAMMI dalam Garis Besar Haluan Organisasi, menuliskan dalam Karakter Organisasi, KAMMI adalah organisasi pengkaderan (harokatut tajnid) dan organisasi pergerakan (harokatul amal). Bahkan mungkin KAMMI dengan segala karakter kadernya, ‘segelintir kader’ lebih menempatkan sebagai harokatut tajnid yang berbaur ke dalam harokatul amal. Atau organisasi pengkaderan yang harusnya tertampak sebagai organisasi pergerakan.
Umumnya organisasi mahasiswa atau organisasi kepemudaan identik dengan gerakan mahasiswa. Dan ini pula yang paling diminati oleh mahasiswa, bentuk gerakan mahasiswa seperti aksi-aksi demonstrasi atau yang sejenisnya (defenisi secara sempit). Pertanyaan mendasarnya adalah bolehkah ada mahasiswa yang tidak tertarik dengan aksi-aksi demonstrasi terlibat dalam KAMMI? Atau sebaliknya bagaimana KAMMI menampung orang-orang yang tidak terlalu tertarik dengan aksi-aksi demonstrasi?


Menjadi Tjokro, Menjadi Guru untuk Semua

oleh: Ahmad Rizky M. Umar
Editor Jurnal KAMMI Kultural 

Apa artinya menonton film Tjokroaminoto, di masa ketika semua orang menjadi sensitif  dengan harakah atau perkumpulan lain?

Banyak catatan tentang film Tjokroaminoto yang baru-baru ini diangkat oleh sineas Garin Nugroho.Saya tidak ingin menggarami air laut dengan menambahkan catatan atas film ini. Tapi, ada sedikit hal yang mengusik saya tentang Tjokro, sisi yang sering terlupakan: sisi Tjokro sebagai seorang 'murabbi'.
courtesy of citraindonesia.com

Bagi saya, pesan yang ditampilkan Tjokroaminoto sebetulnya sederhana: semua orang adalah murid, dan semua tempat adalah pembelajaran. Mungkin hal ini sudah sering disebut-sebut, tapi menarik untuk diulang kembali: ada tiga orang murid Tjokro yang di kemudian hari berselisih jalan. Namanya Soekarno, Semaun, dan Kartosoewirjo.

Ini menarik. Ketiganya berjalan di atas garis ideologi yang kemudian saling berhadapan setelah kemerdekaan: nasionalis, komunis, dan Islamis. Tjokro-lah yang memberikan dasar bagi mereka dalam membangun dan mengembangkan garis ideologinya.

23 April 2015

KAMMI, Muslim dan Demokrasi: Refleksi 17 Tahun KAMMI

Oleh:  Dharma Setyawan
Direktur Sai Wawai Institute

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) telah berusia 17 Tahun. Perjalanan usia yang bisa dikatakan romantik dalam gerakan. Lahir 29 Maret 1988 dalam suasana politik yang sangat mendidih menuju orde reformasi. Berawal dari semangat gerakan masjid dan kampus (Andi Rahmat & M Najib, 2007), KAMMI memantapkan diri sebagai bagian rakyat dan bergerak bersama rakyat di lingkar gerakan ekstra-kampus. 

Sebagai sebuah kesungguhan tekad, gerakan KAMMI memberi mimpi segar bagi anak-anak muda pasca-Soeharto untuk memantapkan gerakan mahasiswa dalam semangat reformasi total. Sebagai gerakan ‘Muslim Negarawan’, KAMMI menarasikan paradigma gerakannya sebagai gerakan Tauhid, Intelektual Profetik, Sosial Independent dan Ekstra-parlementer. Paradigma ini menuntut konsistensi KAMMI dalam perjalanannya. Menyandang diri sebagai gerakan Islam, KAMMI acapkali menuai kritik—misal soal independensi—yang jelas menjadi basis gerakan yang dipertaruhkan dimuka publik.

2 April 2015

[ULASAN BUKU] Memperdebatkan Kembali Islam dan Pancasila: Beberapa Catatan dari Konstituante

Judul buku                  : Pancasila dan Islam (Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante)
Penyuting                    : Erwin Kusuma dan Khairul
Cetakan                       : Pertama, September 2008
Jumlah halaman           : xxviii + 423 halaman
Penerbit                       : PSP UGM dan TIFA
ISBN                           : 978-979-16291-0-2
Pengulas                     : Kuncoro Probojati *)


Dewan Konstituante dibuat untuk membentuk konstitusi Indonesia yang baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI). Dalam sidang Dewan Konstituante, perdebatan akan dasar negara menjadi perdebatan yang panjang, melebihi perdebatan di tahun 1945. Tiga usulan diajukan menjadi dasar negara, yaitu; Pancasila, Sosial-Ekonomi dan Islam. Masing-masing partai politik punya dasar falsafah dan ideologis tersendiri.  Buku “Pancasila dan Islam (Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante)” memotret perdebatan itu melalui kumpulan beberapa naskah pidato wakil rakyat yang duduk di Dewan Konstituante yang berisi perdebatan antara Pancasila dan Islam sebagai dasar negara.

Buku ini berisi pandangan dari fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diwakili oleh Soewirjo, Nur Sutan Iskandar dan Roeslan Abdoelgani. Pandangan dari fraksi Masjumi diwakili oleh Moh. Natsir, Kasman Singodimedjo, Rusjad Nurdin, Moh. Isa Anshary, Abdul Kahar Muzakkir dan Hamka. Pandangan dari fraksi Nahdlatul Ulama (NU) diwakili oleh Achmad Zaini, Syarifuddin Zuhri, Zainul Arifin, A. Wahab Chasbullah, dan Masjkur.

Pandangan dari fraksi Partai Komunis Indonesia (PKI) diwakili oleh Sakirman, Dasuki Siradj, Jean Torey, Wikana dan Njoto. Pandangan fraksi Partai Katolik diwakili oleh Soehardi, Costa dan Cunha. Pandangan dari fraksi Partai Sosialis Indonesia (PSI)  diwakili oleh Sutan Takdir Alisjahbana dan Soedjatmoko. Ada pula pandangan dari IPKI yang diwakili oleh Hamara Effendy.

18 Februari 2015

Paradoks Fundamentalisme Sekular

PENGANTAR: Pada kesempatan ini, editor Jurnal Kultural menerjemahkan sebuah artikel dari Mustafa Akyol, seorang intelektual dan jurnalis Turki, tentang fundamentalisme sekular di Turki. Judul Aslinya adalah "The Threat is Secular Fundamentalism" dan dimuat di The New York Times, 4 Mei 2007. Walaupun kondisi di Turki hari ini agak berbeda, tulisan ini cukup menarik karena menyajikan cara pandang berbeda tentang 'fundamentalisme' yang kerap dilekatkan pada Islam. Jika tidak waspada, bahkan kaum sekular dan liberal bisa terjerembab pada model fundamentalisme yang sama, dan justru kontraproduktif dengan demokrasi. Kuncinya adalah dialog kritis dan sikap saling memahami, dengan menanamkan nilai-nilai kewargaan yang baik pada masyarakat muslim. Indonesia bisa belajar dari hal ini.

Oleh: Mustafa Akyol

Sudah bukan rahasia lagi jika ada yang menyatakan bahwa fundamentalisme Islam adalah ancaman bagi demokrasi, kebebasan, dan keamanan di dunia hari ini –terutama di Timur Tengah. Namun, sebetulnya nilai-nilai tersebut juga bisa diancam oleh fundamentalisme sekular. Laicite khas Turki –versi yang jauh lebih radikal dari sekularisme a la Perancis— bisa jadi satu contoh kasus.

Model sekularisme Amerika menggaransi adanya kebebasan beragama individual. Namun, model Turki justru menggaransi hak negara untuk mendominasi agama dan menindas praktik-praktik keagamaan sejauh mana dianggap ancaman (bagi negara). Model semacam ini bermula dari pemujaan (berlebihan) terhadap negara sebagai “akhir tujuan’” yang harus dimuliakan oleh semua nilai lain.

17 Februari 2015

Teologi Pembebasan untuk Gerakan Dakwah Kampus (Bagian 3-Habis)


oleh: Hilmi Bangkit
Aktivis Aku Peduli Cak! Surabaya dan Mahasiswa Geomatika ITS

“Sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang di jalannya, semakin bersemangat dalam merealisasikannya, dan kesiapan untuk beramal dan berkorban dalam mewujudkannya.”
Hasan Al Banna

Berbicara tentang pemakanaan gerakan intelektual di kampus berarti bicara juga tentang dengan metodologi (konsep dan cara) gerakan dakwah kampus dalam menyelesaikan permasalahan umat. Namun, terkadang pemahaman tentang dakwah kampus yang mengusung misi untuk mewujudkan bahwa Islam rahmatan lil 'alamin terkadang mengalami distorsi makna, sehingga dakwahkampus seringkali terbentur dengan permasalahan solidaritas gerakan. Ditambah lagi dengan wacana politisasi kampus yang membuat gerakan-gerakan dakwah kampus lemah dalam memperjuangkan isu-isu seputar kesejahteraan umat dan kemuliaan Islam itu sendiri. 

Karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin berargumen bahwa pada dasarnya gerakan dakwah di kampus harus memposisikan dirinya sebagai gerakan intelektual Islam yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan menjauhkan diri pada vested interest dalam urusan politisasi kampus, serta menghindari hubungan patronklien dengan unsur politik tertentu. Tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian: Bagian Pertama akan mendiskusikan peran Gerakan Dakwah Kampus dalam memperjuangkan kaum mustadh'afin, Bagian Kedua akan mendiskusikan konsep teologi pembebasan yang perlu dibangun kembali oleh gerakan-gerakan dakwah kampus; dan Bagian Ketiga akan mencoba melakukan reposisi mengenai gagasan Gerakan Dakwah Kampus sebagai gerakan intelektual (profetik). 

Berlangganan